A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1		Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan		Lampiran
2		Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014		Lampiran
3		Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan		Lampiran
4		Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Lampiran
5		Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		Lampiran
6		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		Lampiran
7		Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama		Lampiran
8		Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasioanal		Lampiran
9		A/392/HM.02.3/II//2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta		Lampiran

 

B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

1		Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI		Lampiran
2		Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI		Lampiran
3		Keputusan Sekretaris mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Aung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawi Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya		Lampiran
4		Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya		Lampiran
5		Peraturan Pemrintah RI No14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
6		Peraturan Pemerintah RI No.03 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
7		Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
8		Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
9		Peratuan Pemerintah RI No.20 Th. 1975 tentang Wewnang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
10		Peraturan Pemerintah RI No.24 Th 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
11		Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian		Lampiran
12		Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian		Lampiran
13		Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
14		Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
15		Peraturan Presiden RI No.19 Th.2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Haim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya		Lampiran
16		Keputusan Ketua Mahkamah AGung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya		Lampiran
17		Peraturan Pemerintah RI No.36 Th.2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim		Lampiran
18		Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas USia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional		Lampiran

 

C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1		Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012		Lampiran
2		Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negera Bukan Pajak		Lampiran
3		Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012		Lampiran
4		Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai		Lampiran
5		Surat Edaran Direktorat  Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.		Lampiran
6		Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah		Lampiran
7		Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat		Lampiran
8		Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja		Lampiran
9		Peraturan Menteri Keungan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.		Lampiran
10		Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
11		Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap		Lampiran
12		Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.		Lampiran
13		Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar		Lampiran
14		Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66.PB.2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		Lampiran
15		Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang		Lampiran
16		Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja begara		Lampiran
17		Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar		Lampiran
18		Peraturan Pemerintah RI No.39 Th. 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah		Lampiran
19		Peraturan Pemerintah RI No.34 Th.2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No.7 Th.1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.		Lampiran

D. PEDOMAN PENGELOLAAN LAINNYA

1		Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung		Lampiran
2		Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung		Lampiran
3		Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan		Lampiran
4		Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung		Lampiran
5		Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman		Lampiran
6		Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama		Lampiran
7		Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035		Lampiran
8		Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan		Lampiran
9		Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus		Lampiran