A. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1		Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara		Lampiran
2		Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara		Lampiran
3		Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara		Lampiran
4		Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016		Lampiran
5		Peraturan Menteri Keuangan No.37/PMK.02/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018		Lampiran
6		Peraturan Menteri Keuangan RI No.11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018		Lampiran
7		Peraturan Menteri Keuangan No.182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementrian Negara/Lembaga		Lampiran
8		Peraturan Menteri Keuangan No.190/PMK.05/2012 tentang tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		Lampiran
9		Peraturan Pemerintah RI. No.30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh belasa atas Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
10		Peraturan Menteri Keuangan No.222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian Negara/Lembaga		Lampiran

 

 

B. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1		Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan		Lampiran
2		Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014		Lampiran
3		Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan		Lampiran
4		Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Lampiran
5		Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara (Pola Bindalmin)		Lampiran
6		Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nimor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik		Lampiran
7		Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama		Lampiran

 

C. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

1		Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI		Lampiran
2		Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI		Lampiran
		Keputusan Mahkamah Agung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawanya.		Lampiran
3		Keputusan Sekretaris mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Aung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawi Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya		Lampiran
4		Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya		Lampiran
5		Peraturan Pemrintah RI No14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
6		Peraturan Pemerintah RI No.03 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
7		Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
8		Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
9		Peratuan Pemerintah RI No.20 Th. 1975 tentang Wewnang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
10		Peraturan Pemerintah RI No.24 Th 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
11		Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian		Lampiran
12		Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian		Lampiran
13		Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
14		Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil		Lampiran
15		Peraturan Presiden RI No.19 Th.2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Haim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya		Lampiran
16		Keputusan Ketua Mahkamah AGung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya		Lampiran
17		Peraturan Pemerintah RI No.36 Th.2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim		Lampiran
18		Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas USia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional		Lampiran

D. PEDOMAN PENGELOLAAN ORGANISASI

1		Undang-Undang RI No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung		Lampiran
2		Undang-Undang RI No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7  Tahun 1989 tentang Peradilan Agama		Lampiran
3		Undang-Undang RI No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman		Lampiran
4		Peraturan Presiden RI No.13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung		Lampiran
5		Peraturan Presiden RI No.14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung		Lampiran

 

D. PEDOMAN PENGELOLAAN PERENCANAAN

1		PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional		Lampiran
2		Surat Edaran SEKMA tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Anggaran		Lampiran
3		Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SIstem Perencanaan Pembangunan Nasional		Lampiran

 

E. PEDOMAN PENGELOLAAN PELAPORAN

1		Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/pmk.05/2016 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor 177/pmk.05/2015 tentang pedoman penyusunan dan penyampaian lapporan keuangan kementerian negara/lembaga		Lampiran
2		Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah.		Lampiran
3		Pedoman Perlakuan Akuntasi dan Laporan Keuangan Mahkamah Agung RI		Lampiran

 

F. PEDOMAN PENGELOLAAN TI

1		Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA.SK./II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan		Lampiran
2		Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014		Lampiran
3		Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (beserta lampiran)		Lampiran
4		Undang-Undang RI No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Lampiran
5		Peraturan Pemerintah Agung Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Lampiran

G. PEDOMAN PENGELOLAAN LAINNYA

1		Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung		Lampiran
2		Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung		Lampiran
3		Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan		Lampiran
4		Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung		Lampiran
5		Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman		Lampiran
6		Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama		Lampiran
7		Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035		Lampiran
8		Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan		Lampiran
9		Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus		Lampiran