PROSEDUR PENGADUAN

---

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2016, Tata Cara Pengaduan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradialn Yang Berada Dibawahnya.

PENGADUAN DAPAT DISAMPAIKAN MELALUI

1. Aplikasi SIWAS MA-RI pada situs Mahkamah Agung
2. Layanan pesan singkat / SMS : 0811-3636-034
3. Surat elektronik (e-mail) : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.
4. Faksimile
5. Telepon : 0811-3636-034
6. Meja Pengaduan
7. Surat dan / atau
8. Kotak Pengaduan

 

PENYAMPAIAN DAN PENGADMINISTRASIAN PENGADUAN

Dalam hal pengaduan diajukan secara lisan :

1. Melalui telephone : 0811-3636-034, Pada saat jam kerja mulai pukul 08.00 - 16.30
2. Pelapor datang menghadap sendiri ke meja Pengaduan dengan menunjukkan identitas diri
3. Petugas meja Pengaduan memasukkan laporan pengaduan ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI
4. Petugas meja Pengaduan memberikan nomor register Pengaduan kepada Pelapor guna memonitor tindak lanjut penanganan Pengaduan

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara tertulis :

1. Identitas Pelapor
2. Identitias Terlapor jelas
3. Perbuatan yang diduga dilanggar harus dilengkapi dengan waktu dan tempat kejadian, alasan penyampaian Pengaduan, bagaimana pelanggaran itu terjadi misalnya : apabila perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara, Pengadua harus dilengkapi dengan nomor perkara
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan misalnya, bukti atau keterangan ini termasuk nama, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor; dan
5. Petugas Meja Pengaduan memasukkan laporan Pengaduan tertulis ke dalam aplikasi SIWAS MA-RI dengan melampirkan dokumen Pengaduan. Dokumen asli Pengaduan diarsipkan pada Pengadilan yang bersangkutan dan dapat dikirim ke Badan Pengawasan apabila diperlukan

Dalam hal Pengaduan dilakukan secara elektronik (e-mail) : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

1. Identitas Pelapor
2. Identitas Terlapor jelas;
3. Dugaan perbuatan yang dilanggar jelas, misalnya perbuatan yang diadukan berkaitan dengan pemeriksaan suatu perkara maka Pengaduan harus dilengkapi dengan nomor perkara
4. Menyertakan bukti atau keterangan yang dapat mendukung Pengaduan yang disampaikan. Misalnya bukti atau keterangan termasuk nama jelas, alamat dan nomor kontak pihak lain yang dapat dimintai keterangan lebih lanjut untuk memperkuat Pengaduan Pelapor
5. Meskipun Pelapor tidak mencantumkan identitasnya secara lengkap, namun apabila informasi Pengaduan logis dan memadai, Pengaduan dapat ditindaklanjuti.

TATACARA PENGIRIMAN

Pengaduan disampaikan kepada Mahkamah Agung satuan kerja eselon I pada Mahkamah, Pengadilan Tingkat Banding atau Pnegadilan Tingkat Pertama secara lisan dan tertulis melalui Meja Pengaduan pada Mahkamah Agung. Satuan Kerja Eselon I pada Mahkamah Agung. Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tingkat Pertama dan / atau secara elektronik melalui aolikasi SIWAS MA-RI

Jika Anda ingin memasukkan pengaduan melalui Pengadilan Agama Kangean silahkan masukkan / kirimkan pengaduan anda ke :

PENGADILAN AGAMA KANGEAN KELAS II

Jl. Raya Duko No.10 Arjasa Kangean Kabupaten Sumenep Propinsi Jawa Timur

Telp. 0811-3636-034

email : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.

---

SK TIM PENGADUAN PENGADILAN AGAMA KANGEAN

---

---

 PENGADUAN DUGAAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH HAKIM DAN PEGAWAI

---

A. SUMBER PENGADUAN

Dari Masyarakat :

• Para Pencari Keadilan
• Pengacara
• Lembaga Bantuan Hukum
• Lembaga Swadaya Masyarakat
• Dewan Perwakilan Rakyat
• Sekretariat Kepresidenan dan Wakil Presiden
• Kantor Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
• Komisi Pemberantasan Korupsi
• Komisi Hukum Nasional
• Komisi Ombudsman Nasional
• Komisi Yudisial, Dll

Pengaduan dari internal lembaga pengadilan. Pengaduan ini ditujukan terhadap aparat lembaga peradilan yang diajukan oleh warga lembaga peradilan sendiri (termasuk keluarganya)

Laporan Kedinasan

Laporan ini merupakan laporan resmi dari pimpinan lembaga peradilan mengenai aparat pengadilan yang dipimpinnya, Informasi dari : Instansi lain, Media massa, Isu yang berkembang.

Pengaduan ditujukan kepada lembaga peradilan

Proses Penanganan Pengaduan

• Pencatatan
• Penelaahan
• Penyaluran
• Pembentukan Tim Pemeriksa
• Survey Pendahuluan
• Menyusun Rencana Pemeriksaan
• Pelaksanaan Pemeriksaan

B. MATERI PENGADUAN

Materi Pengaduan meliputi hal hal sebagai berikut :

1. Pelanggaran terhadap kode etik dan atau pedoman perilaku hakim
2. Penyalahgunaan wewenang atau jabatan
3. Pelanggaran sumpah jabatan 
4. Pelanggaran terhadap peraturan PNS atau peraturan disiplin militer
5. Perbuatan tercela yaitu berupa perbuatan amoral, asusila atau perbuatan-perbuatan yang tidak selayaknya dilakukan oleh seorang aparat lembaga peradilan, maupun selaku anggota masyarakat
6. Pelanggaran hukum acara, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian dan ketidakpahaman
7. Mal administrasi yaitu terjadinya kesalahan, kekeliruan atau kelalaian yang bersifat administratif
8. Pelayanan publik yang tidak memuaskan yang dapat merugikan pihak-pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara umum.

C. TAHAP PEMERIKSAAN ATAS PENGADUAN

Pelaksanaan pemeriksaan dilaksanaan dengan urutan sebagai berikut :

• Memeriksa pengaduan, meliputi : (Identitas Pengadu, Relevansi Kepentingan Pengadu, Penjelasan lengkap tentang hal yang diadukannya, Bukti-bukti yang dimiliki pengadu)
• Memeriksa pihak-pihak yang terkait pihak lain yang dapat diajukan oleh pengadu untuk mengautkan dali-dalilnya, maupun atas inisiatif tim memeriksa untuk kepentingan melakukan klarifikasi maupun konfirmasi mengenai pengaduan tersebut
• Memeriksa pihak yang diadukan, meliputi : (Identitas, Riwayat hidup dan riwayat pekerjaan secara singkat, Klarifikasi atas hal yang dilaporkan)
• Memeriksa pihak lain yang diajukan oleh pihak yang diadukan yaitu pihak yang dapat menguatkan dalil-dalilnya
• Memeriksa surat-surat dan dokumen dengan teliti dan seksama, dibuat foto kopinya dan dilegalisir
• Mengkonfrontir antara pengadu dengan pihak yang diadukan atau pihak lainnya (apabila diperlukan)
• Melakukan pemeriksaan lapangan (bila diperlukan)

HAK PELAPOR DAN TERLAPOR

---

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 2016 Pelapor dan Terlapor Mendapatkan Hak Sebagai Berikut

Dalam penanganan Pengaduan Pelapor memiliki hak untuk :

1. Mendapatkan perlindungan kerahasiaan identitasnya
2. Mendapatkan kesempata untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
3. Mendapatkan informasi mengenai tahapan laporan / Pengaduan yang didaftarkannya
4. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Terlapor dalam pemeriksaan
5. Mengajukan bukti untuk memperkuat Pengaduannya; dan
6. Mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya

Dalam penanganan Pengaduan, Terlapor memiliki hak untuk  :

1. Membuktikan bahwa ia tidak bersalah dengan mengajukan Saksi dan alat bukti lain
2. Mendapatkan kesempatan untuk dapat memberikan keterangan secara bebas tanpa paksaan dari pihak manapun
3. Mendapatkan perlakuan yang sama dan setara dengan Pelapor dalam pemeriksaan
4. Meminta Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dirinya; dan
5. Mendapatkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Pengaduan ayas dirinya tidak terbukti

 

 

TINDAK LANJUT PENGADUAN

---

No.	Tanggal	Sumber	Jenis	Status	Hasil dan Tindak Lanjut	e-Dokumen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Tidak Adanya Tindak Lanjut Pengaduan di Pengadilan Agama Kangean (NIHIL)

---

---

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2025

---

No	BULAN	JENIS PENGADUAN			JUMLAH	STATUS
		PENGADUAN MASYARAKAT	PENGADUAN ONLINE	PENGADUAN INSTANSI
1	JANUARI	0	0	0	0	Nihil
2	PEBRUARI	0	0	0	0	Nihil
3	MARET	0	0	0	0	Nihil
4	APRIL
5	MEI
6	JUNI
7	JULI
8	AGUSTUS
9	SEPTEMBER
10	OKTOBER
11	NOPEMBER
12	DESEMBER
JUMLAH TOTAL

---

LAPORAN REKAPITULASI PENGADUAN TAHUN 2024

---

No	BULAN	JENIS PENGADUAN			JUMLAH	STATUS
		PENGADUAN MASYARAKAT	PENGADUAN ONLINE	PENGADUAN INSTANSI
1	JANUARI	0	0	0	0	Nihil
2	PEBRUARI	0	0	0	0	Nihil
3	MARET	0	0	0	0	Nihil
4	APRIL	0	0	0	0	Nihil
5	MEI	0	0	0	0	Nihil
6	JUNI	0	0	0	0	Nihil
7	JULI	0	0	0	0	Nihil
8	AGUSTUS	0	0	0	0	Nihil
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	Nihil
10	OKTOBER	0	0	0	0	Nihil
11	NOPEMBER	0	0	0	0	Nihil
12	DESEMBER	0	0	0	0	Nihil
JUMLAH TOTAL		0

---