NASKAH PERATURAN MAHKAMAH AGUNG

Naskah semua Peraturan Mahkamah Agung, Keputusan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung

yang telah di sahkan atau di tetapkan yang mengikat dan atau berdampak penting bagi publik. Berikut adalah beberapa naskah

akademis yang disusun dan diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan & Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan

Mahkamah Agung.

No	Naskah Akademis	File
1.	Naskah Akademis Tentang Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)	Download
2.	Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court	Download
3.	Naskah Akademis Kejahatan Internet (Cyber Crime)	Download
4.	Naskah Akademis Mengenai: Court Dispute Resolution (Mediasi)	Download
5.	Naskah Akademis Mediasi	Download
6.	Naskah Akademis Program Diklat Serta Persyaratan Pelatihan Bagi Hakim Dan Tenaga Peradilan	Download
7.	Eksekusi dan Lelang Dalam Hukum Acara Perdata	Download
8.	Hiyal Asy Syariyah Dalam Praktek Hibah dan Wasiat	Download
9.	Makalah Tuada Agama	Download
10.	Pemecahan Permasalahan Hukum Lingkungan Peradilan Agama Bahan Rakernas 2011	Download
11.	Permasalahan Hukum Perkawinan Dalam Praktek Pengadilan Agama-1	Download
12.	Hasil Rakernas tahun 2009	Download

 

Read More

Peraturan Perundang-undangan

• Peraturan Pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri
• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• SEMA Nomor 4 Tahun 1998 tentang Perubahan SEMA No. 5 Tahun 1994 tentang Administrasi
• SEMA Nomor 2 Tahun 2000 tentang Perubahan SEMA No. 4 Tahun 1998 tentang Biaya Administrasi
• Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim
• Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
• SK KMA Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan
• Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
• Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
• Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
• KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
• Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan KMA Nomor 71/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
• KMA Nomor 69/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas KMA Nomor 71/ KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
• Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
• Undang - Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
• Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
• Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun tentang Peradilan Agama
• SEMA Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Elektronik sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali
• Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-K/L
• Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
• Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
• Permenpan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014
• Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
• Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012
• KMA Nomor 3/KMA/SK/I/2011 tentang Penunjukkan Pengadilan Magang untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Cakim Terpadu
• SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
• SK KMA Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tentang Pedoman Penerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung
• Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh Dirangkap oleh Hakim Tinggi dan Hakim
• Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung
• Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
• Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/ Pemberitahuan
• Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 41/SEK/SK/9/2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung 2015-2019
• Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019
• Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan
• Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan
• Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya
• Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

Read More

Peraturan Mahkamah Agung

Tahun 1999

Tahun 2000

Tahun 2001

Tahun 2002

Tahun 2003

Tahun 2004

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Tahun 2008

Tahun 2009

Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

Read More

Peraturan Ekonomi Syariah

Read More