logo pakangean

ZI

loga

Written by Super User on . Hits: 50

Logo PA

A. PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1       Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan         Lampiran 
2   Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014    
3   Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan    
4   Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik    
5   Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik     
6   Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik    
7   Buku II Edisi Revisi 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama    
8   Republik Indonesia Nomor 0012/DJA/HM.00/SK/V/2011 tentang Pembentukan Tim Implementasi SIADPA Plus Tingkat Nasioanal    
9   A/392/HM.02.3/II//2014 tentang Pembentukan Tim Daerah Implementasi SIADPA Plus Pengadilan Tinggi Agama Jakarta    

 

B. PEDOMAN PENGELOLAAN PERSONIL/PEGAWAI

1      Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI         Lampiran 
2   Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No.008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung RI    
3   Keputusan Sekretaris mahkamah Agung RI No. 035/SK/IX/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mahkamah Aung RI No.071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawi Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya    
4   Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya    
5   Peraturan Pemrintah RI No14 Th.1994 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil    
6   Peraturan Pemerintah RI No.03 Th.1980 tentang Pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil    
7   Peraturan Pemerintah RI No.30 Th.1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil    
8   Peraturan Pemerintah RI No.05 Th.1976 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil    
9   Peratuan Pemerintah RI No.20 Th. 1975 tentang Wewnang Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil    
10   Peraturan Pemerintah RI No.24 Th 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil    
11   Undang-Undang RI No.08 Th.1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian    
12   Peraturan Pemerintah RI No.16 Th.1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian    
13   Peraturan Pemerintah RI No.53 Th.2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil    
14   Peraturan Pemerintah RI No.40 Th.2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.16 Th.1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil    
15   Peraturan Presiden RI No.19 Th.2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Haim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya    
16   Keputusan Ketua Mahkamah AGung RI No.070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya    
17   Peraturan Pemerintah RI No.36 Th.2011 tentang Jabatan yang Tidak Boleh dirangkap oleh Hakim Agung dan Hakim    
18   Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor SE-19/PB/2014 Nomor 1/SE/2014 tentang Tindak Lanjut Perubahan Batas USia Pensiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional    

 

C. PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN

1      Keputusan Kepala Badan Administrasi Mahkamah Agung RI No.001/SK/BU-A/I/2012 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2012         Lampiran 
2   Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.SE-35/PB/2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data Penerimaan Negera Bukan Pajak    
3   Peraturan Menteri Keuangan No.84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012    
4   Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.SE-14/PB/2012 tentang Mekanisme Pencairan Dana Non-Belanja Pegawai    
5   Surat Edaran Direktorat  Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.SE-5/PB/2012 tentang Penarikan dana Melalui Uang Persediaan atau SPM LS.    
6   Peraturan Menteri Keuangan RI No.237/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak Ditanggung Pemerintah    
7   Peraturan Menteri Keuangan RI No.171/PMK/05/2007 tentang Sistem Akuntasi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat    
8   Peraturan Menteri Keuangan RI No.170/PMK.05/2010 tentang Penyelesaian Tagihan atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja    
9   Peraturan Menteri Keungan RI No.49/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2011.    
10   Peraturan Menteri Keuangan RI No.125/PMK.05/2009 tentang Kerja Lembur dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil    
11   Peraturan Menteri Keuangan RI No.45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap    
12   Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-22/PB/2011 tentang Tata Cara Revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011.    
13   Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-33/PB/2008 tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar    
14   Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-11/PB/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-66.PB.2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara    
15   Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-11/PB/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No.PER-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang    
16   Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja begara    
17   Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementrian Keuangan RI No.PER-08/PB/2009 tentang Penambahan dan Perubahan Bagan Akun Standar    
18   Peraturan Pemerintah RI No.39 Th. 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah    
19   Peraturan Pemerintah RI No.34 Th.2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah No.7 Th.1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.    

D. PEDOMAN PENGELOLAAN LAINNYA

1      Peraturan Presiden RI No.13 Th.2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung          Lampiran 
2   Peraturan Presiden RI No.14 Th.2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung    
3   Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentang Perkawinan    
4   Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.14 Th.1985 tentang Mahkamah Agung    
5   Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentang Kekuasaan Kehakiman    
6   Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.7 Th.1989 tentang Peradilan Agama    
7   Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035    
8   Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan    
9   Buku Sejarah Perkembangan Implementasi SIADPA Plus    

Aplikasi Pendukung

        

 

  • Dekorum Ruang Sidang
  • Profil Pengadilan

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Kangean Klas II

Jl. Raya Duko No. 10 Kangean

Sumenep Jawa Timur 

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telp : (0327)-311158 Fax : (0327)-311158 

Kode Pos 69491

  Lokasi Kantor

 

   youtube

Pengadilan Agama Kangean ©2020